menu

contoh surat kuasa dari notaris untuk jual beli tanah

Syarat Pengurusan Sertifikat Tanah - Jasa Pengurusan ...

Untuk mendapatkan sertifikat tanah dari Kantor Pertanahan, ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi. Berikut akan dijelaskan tentang Syarat Pengurusan Sertifikat Tanah.

Google

Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for.

Biaya Pengurusan Sertifikat tanah -

Tingkat Kecamatan Apabila transaksi penjualan tanah kurang dari Rp 60.000.000, maka tidak dikenakan pajak, tetapi perlu mendapatkan surat keterangan dari Kecamatan yang di-validasi oleh Dispenda Kabupaten/ Kotamadya setempat.

Kumpulan Judul Contoh Skripsi Hukum Perdata – Contoh Skripsi 2017

Kumpulan Judul Contoh Skripsi Hukum Perdata. Kami menyajikan banyak judul tentang Skripsi Hukum Perdata. Banyaknya pilihan yang ada dalam daftar kami, memungkinkan Anda untuk menemukan judul yang sesuai atau bahkan mendekati dengan tema yang Anda miliki.

JUAL BELI & BALIK NAMA SERTIFIKAT – Irma Devita – Info ...

slamat malam bu Irma. saya mau tanya, saya membeli tanah kapling dengan cara kredit tanpa bunga. uang muka 20%. karena belum lunas yang saya dapatkan hanya sebuah akta 'perjanjian jual beli dengan pembayaran dimuka (turunan)'. akta tersebut tidak ada tulisan PPATnya. hanya ada tulisan KANTOR NOTARIS (nama notaris) dengan SK MENKEH DAN HAM. apa tidak apa2 jika akte jual beli tanah tidak ...

Biaya-Biaya yang Timbul Dalam Proses Jual Beli ... -

Biaya-Biaya yang Timbul Dalam Proses Jual Beli Rumah Second. Dalam proses jual beli property (seperti rumah, tanah dan lain-lain) diperlukan biaya-biaya. Biaya-biaya tersebut ada yang resmi dibayarkan kepada negara atau pemerintah daerah dan ada juga biaya untuk pejabat yang melaksanakan jual beli tersebut yang bersifat negotiable.

Contoh dan Cara Menghitung BPHTB pada Jual Beli –

Bagaimana Cara Menghitung Pajak Pembeli atau BPHTB dalam Proses Jual Beli Properti? Mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB diatur dalam UU No. 21 Tahun 1997 dan telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000 (selanjutnya hanya disebut UU BPHTB), menyebutkan bahwa BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Legalisasi Dokumen -

1. Apa yang dimaksud dengan legalisasi dokumen? 2. Saya baca di sebuah website KBRI disebutkan bahwa untuk dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di luar negeri harus mendapat terlebih dahulu legalisasi dari Bagian Konsuler Kemlu, dan Bagian Perdata Depkumham dan kemudian baru dapat diterima/dilegalisasi oleh KBRI.

Ciri dan Isi Surat Kuasa Khusus -

Tolong diterangkan secara gamblang perbedaan Surat Kuasa Khusus dengan surat Kuasa, mulai dari ciri-ciri yang membedakannya. Karena terkadang di atasnya ditulis Surat Kuasa Khusus tapi ternyata isinya masih multitafsir artinya tidak khusus.

Untuk Pensertifikatan Tanah Sudah Tidak Perlu Lagi SKT Dari ...

Surat pernyataan tersebut dibuat dengan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik kekerabatan vertikal maupun horizontal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik dan menguasai bidang tanah tersebut.